Minggu, 31 Agustus 2014

Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia (1811-1816)



  • Baca Artikel di bawah ini !



Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan.
a. Kebijakan dalam bidang pemerintahan
Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas: Gillespie, Mutinghe, dan Crassen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi.
Setelah berhasil menguasai Nusantara, Raffles merencanakan tindakan-tindakan yaitu Dengan mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa menjadi pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa  dijadikan pegawai pemerintah kolonial  yang sebelumnya para bupati atau penguasa dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-menurun.
b. Tindakan dalam bidang ekonomi
Raffles tidak ubahnya Daendels, bisa dikatakan adalah tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner.  Yang jelas Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent), sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah dan para petani di anggap sebagai penyewa tanah pemerintah. Petani diberikan kebebasan untuk menanam untuk menanam ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Maka dihapuslah pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Dalam bidang keuangan, Saat pemungutan pajak pada mulanya secara perorangan. Namun karena petugas tidak cukup akhirnya dipungut per desa. Pajak dibayar kepada kolektor yang dibantu kepala desa tanpa melalui bupati.  

c. Bidang Hukum
Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh daendels. Apabila Daendels berorientasi pada warna kulit (ras), raffles lebih bororientasi pada besar kecilnya kesalahan. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, harus ada Benteng yang sama bagi setiap warga.
d. Bidang sosial
Dalam kebijakan Raffles di bidang sosial ada beberapa tindakan yang dilakukan Raffles saat memerintah Indonesia. Yang dilakukan seperti penghapusan kerja Rodi serta penghapusan perbudakan namun dalam praktiknya ia melanggar undang-undang sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan seperti pengiriman kuli-kuli di Jawa ke Banjarmasin. Setelah itu ditiadakan pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam dala, melawan Harimau.
e. Bidang ilmu pengetahuan
Pada tahun 1815 Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Pada 1817 ia menulis dan menerbitkan buku History of Java, yang melukiskan sejarah pulau itu sejak zaman kuno Raffles memberikan bantuan kepada John Crawfurd (Residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Selain buku yang diteliti dan ditulis Raffles, adapun rintisan dari Raffles sendiri yaitu kebun Raya Bogor yang sekarang masih di kelola oleh pemerintah di Bogor. Dan di temukannya bunga Rafflesia Arnoldi

Senin, 11 Agustus 2014

Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.
Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.

a. Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang birokrasi Pemerintahan, hukum dan peradilan, ekonomi dan keuangan, sosial
1. Bidang Pertahanan dan Keamanan

      Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah- langkah:
1)      Membangun benteng-benteng pertahanan baru
2)  Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan  pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
3)  Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005)
4)     Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.



2. Bidang Hukum dan Peradilan
a) Dalam bidang hukum, Deandels membentuk 3 jenis pengadilan yaitu :
(1) Pengadilan untuk orang Eropa
(2) Pengadilan untuk orang pribumi
(3) Pengadilan untuk oran Timur Asing
Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya di berlakukan hukum Eropa.
b) Pemberantasan Korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, Deandels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.
3.  Bidang Militer dan Pertahanan
Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Deandels mengambil langkah-langkah berikut ini :
a)      Membangun jalan anatara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian
b)      Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang
c)      Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena ia tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari eropa akibat blokade Inggris di lautan.
d)     Membangun pangkalan laut di Ujung Kulon dan surabaya

4. Bidang Ekonomi dan Keuangan
a) Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan pemberantas korupsi dengan keras.
b) Mengeluarkan uang kertas
c) Memperbaiki gaji pegawai
d) Pajak in natura  dan sistem penyerahan wajibyang diterpakn pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan
e) Mengadakan monopoli perdagangan bebas
f) Mengadakan monopoli perdagangan bebas
g) mrngadakan Preager Stesel  yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor

5. Bidang Sosial
a) Menghapus upacara penghormatan kepada Residen, sunan, atau sultan
b) Perbudakan dibiarkan berkembang
c) Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan
d) Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos
 


Tugas





 

 
Soal :
1. Analisislah gambar diatas, daerah mana saja yang dilalui Deandels untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan?
 

2. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis,
a.       Bidang Birokrasi Pemerintahan  ( Kelompok 1 )
b.      Bidang Hukum dan Peradilan     ( Kelompok 2 )
c.       Bidang Militer dan pertahanan    ( Kelompok 3 )
d.      Bidang Ekonomi dan keuangan   ( Kelompok 4 )
e.       Bidang sosial                               ( Kelompok  5)

 SELAMAT MENGERJAKAN ^__^